Unduh Materi

 Aturan Pengutipan:
1. Dibenarkan untuk mengutip sebagian isi tulisan dari makalah-makalah di bahwa ini;
2. Dengan syarat menyantumkan sumber,  http://www.firdausputra.com/p/unduh-materi.html
3. Dilarang keras untuk melakukan plagiasi;
4. Konfirmasi isi materi bisa langsung menghubungi penulis (lihat laman Contact);
5. Setelah mengunduh, harap konfirmasikan diri di Buku Tamu dengan nama terang klik di sini

Beyond Traditional and Modern Culture
Mozaik-mozaik  matinya  budaya  lokal  bukan  ramalan.  Di  beberapa  tempat fenomena  itu  sudah terjadi.  Entah  dalam  konteks  adat/  tradisi  masyarakat, kesenian dan modus budaya lainnya. Apakah akar masalah kalahnya budaya lokal dengan  cara  hidup  baru  itu?  Lantas  bagaimana  menyikapi  masalah  terkait eksistensi budaya lokal di tengah-tengah zaman yang berlari ini? Esai ini akan membedah dua rumusan itu secara sistematis dan dibagian akhir akan memberi sebuah kesimpulan dan saran seperlunya.

Unduh materi klik [di sini]

From OPA, NPM onto NPS

Adalah  Thomas  Kuhn  (1970)  yang  memperkenalkan  konsep  paradigma  dalam perkembangan  ilmu  pengetahuan.  Paradigma  muncul  sebagai  sebagai pembabakan  kecenderungan  pemikiran  tertentu.  Kecenderungan  pemikiran  yang terwakili dari berbagai teori lahir dan berkembang sebagai respon terhadap situasi saat  itu.  Ada  semangat-zaman  (zeitgeist)  yang  pasti  melatarbelakangi  teori tertentu.

Unduh materi klik [di sini]

Mengurai Sindrom Akhir Tahun Anggaran

Seperti tahun sebelumnya, pada akhir tahun 2011 belanja pemerintah melambung tinggi.  Kementerian  Negara/  Lembaga  membelanjakan  banyak  anggaran  melalui berbagai  kegiatan  (over  spending).  Bahkan  salah  satu  efeknya,  pada  bulan Desember  angka  inflasi  naik.  Meski  demikian,  penyerapan  APBN  2011  diakui langsung oleh Menteri Keuangan rendah (under spending); Per 27 Desember 2011 APBN  hanya  terserap  88,2%.  Over  spending  di  akhir  tahun  memperlihatkan penyerapan  APBN  tidak  didasari  prinsip  efektivitas  dan  efisiensi.  Di  sisi  lain, under spending memperlihatkan bahwa pemerintah masih menggunakan indikator penganggaran  tradisional  yang  lebih  memperhatikan  penyerapan  anggaran daripada capaian kinerja. Padahal, per tahun 2005 pemerintah sudah berkomitmen untuk  menggunakan  pendekatan  penganggaran  berbasis  kinerja  (performance budgeting)  pada  Kementerian  Negara/  Lembaga.  Sehingga  sindrom  akhir  tahun yang  memperlihatkan  dua  tren—over  spending  dan  under  spending—bisa  jadi sekedar  gejala  yang  berasal  dari  masalah  yang  lebih  mendasar.  Paper  ini  ingin mengurai  dan  mengidentifikasi  akar  masalah  munculnya  sindrom  akhir  tahun
anggaran yang terjadi hampir di tiap tahun.

Unduh materi klik [di sini]

Sebuah Serangan Balik: Kritik terhadap NPM dan NPS dari Perspektif Klasik

Dinamika  teori  administrasi  publik  ini  tak  lepas  dari  proses  kritik  dan  otokritik. Misalnya,  New  Public  Administration  (NPM)  yang  lahir  pasca  kritik  terhadap administrasi publik. Lalu New Public Service (NPS) yang bertolak dari kelemahan NPM dan seterusnya. Satu teori dikritik oleh yang lain. Semuanya berusaha ingin menyempurnakan apa yang masih tercecer di teori sebelumnya. Nalar inilah yang membuat teori dan praktik administrasi publik terus berkembang. Hal ini agaknya membenarkan  pandangan  bahwa  administrasi  publik  bukan  semata  teori, melainkan juga seni (Thoha: 2008).

Unduh materi klik [di sini]

Sejarah Pemikiran Teori Organisasi

Thomas Kuhn (1962) merupakan pelopor ilmuwan sosial yang menerangkan soal paradigma.  Paradigma  menurutnya  segala  hal  yang  melatarbelakangi  cara pandang.  Dalam  bahasa  lain,  paradigm  merupakan  keseluruhan  konstelasi kepercayaan,  nilai  dan  teknik  yang  dimiliki  suatu  komunitas  ilmiah  dalam memandang  sesuatu  (fenomena).  Dan  paradigma  bukan  saja  memengaruhi  cara berpikir  tentang  realitas,  tetapi  juga  mengatur  cara  mendekati  dan  bertindak  atas realitas.

Unduh materi klik [di sini]

Tato, Etika dan PNS: Analisis Posmodern Etika Administrasi Publik

Ada  pandangan  umum  bahwa  Pegawai  Negeri  Sipil  (PNS)  tidak  diperbolehkan bertato.  Sebagian  Pemerintah  Daerah  (Pemda)  menolak  pelamar  CPNS  yang bertato. Namun ada juga Pemda yang menerima CPNS yang bertato. Sejarah tato di Indonesia memang panjang. Mulai dari ekspresi budaya lokal, sampai pada zaman dimana tato menjadi stigma negatif di masa Orde Baru. Pada titik lain, gerak sejarah membawa  administrasi  publik  memasuki  era  posmodernitas.  Era  dimana  nilai, norma dikenali sebagai konstruksi sosial dan tak lepas dari anasir kekuasaan. Nilai dan  norma  kemudian  mendisiplinkan  tubuh  sedemikian  rupa  melalui  institusi pendidikan, pengetahuan dan logika biopower. Menjadi relevan untuk meletakkan kembali wacana sah-tidaknya PNS bertato dalam kerangka kajian etika administrasi publik dalam era posmodern dewasa ini.

Unduh materi [di sini]

The Old Public Administration: Sebuah Telaah Singkat

Di  kalangan  ilmuwan  Administrasi  Publik,  Lorenz  von  Stein,  seorang  Profesor Vienna  dianggap  sebagai  pendiri  Ilmu  Administrasi  Publik.  Itu  bermula  sejak 1885  lalu  yang  mana  Ilmu  Administrasi  Publik  dianggap  sebagai  Hukum Administrasi. Namun, von Stein menolak hal itu. Menurutnya, Ilmu Administrasi Publik  merupakan  disiplin  lintas  ilmu.  Di  dalamnya  bertemu  disiplin  Sosiologi, Ilmu  Politik,  Hukum  Administrasi  dan  Keuangan  Publik.  Selain  itu,  dia berpendapat bahwa Ilmu Administrasi Publik merupakan interaksi antara teori dan praktik.  Dalam  konteks  itu,  Ilmu  Administrasi  Publik  selalu  berhasrat menggunakan pendekatan ilmiah (Kurniawan, 2007).

Unduh materi klik [di sini]

Open Government on the Village Level

Democratic governance is a pre-condition for the clean and transparent government. Democratic government  requires  the  imposition  of  community  participation.  Citizens  not  only  become  the object of policy, but also actively involved as the subject. Interestingly, it can be constructed on the  village  level  government  too.  Gerakan  Desa  Membangun  (Village  Develop  Movement)  is one  recent  example  of  the  paradigm  of  Open  Government.  Based  on  the  use  of  information technology, the movement is pushing bureaucracy reform, delivering of public service, etc. Open Government  based  on  assumption  of  openness  will  encourage  bureaucracy  reform.  Thus, Gerakan  Desa  Membangun  that  emerged  in  the  district  of  Banyumas,  Central  Java,  Indonesia, may be one alternative solution to bureaucracy reform at the local level.

Unduh materi klik [di sini]

Evaluasi Kebijakan Pengembangan Koperasi Kampus Unsoed 2007-2011

Dalam rangka merealisasikan gagasan besar Kocika itu, pengurus Kopkun periode 2006-2011 mengeluarkan desain Strategi Pengembangan Koperasi Kampus Unsoed (Dokumen Kopkun, 2007). Strategi itu memuat lima tahap pengembangan Kopkun yakni: 1). Tahun Pertama - 2007 tahap Stabilisasi dan Recovery; 2). Tahun Kedua - 2008 tahap Perkuatan; 3). Tahun Ketiga - 2009 tahap Pemantapan; 4). Tahun Keempat - 2010 tahap Pertumbuhan dan 5). Tahun Kelima - 2011 tahap Kemandirian Koperasi. Rencana strategis itu diturunkan ke paket-paket kebijakan di beberapa sektor: sektor kelembagaan dan keorganisasian, sektor retail/ swalayan, sektor unit simpan-pinjam dan sektor jasa/ usaha lainnya.

Berangkat dari uraian tersebut, paper ini bertujuan untuk mengevaluasi  secara umum kebijakan pengembangan Kopkun lima tahun pertama (periode 2007-2011) dalam tiga sektor utama yakni: kelembagaan dan keorganisasi, retail/ swalayan dan unit simpan-pinjam. Sektor jasa/ usaha lainnya tidak termasuk dalam analisis mengingat skalanya yang relatif kecil dibanding dengan tiga sektor di atas. 

Unduh materi klik [di sini

Peran Koperasi sebagai Sektor Ketiga dalam Layanan Publik 

Sebaliknya, keuntungan yang diperoleh Grameen Danone digunakan untuk membesarkan perusahaan  itu  dan bisa juga untuk  membangun perusahaan lain  dengan  visi yang sama. Di Indonesia visi seperti itu menjamur dalam bentuk koperasi. Laba atau Sisa Hasil Usaha dalam  koperasi—koperasi  yang  benar,  bukan  yang  menyimpang—digunakan  sebagai pengembangan usaha dan diredistribusi kepada anggota/ masyarakat dalam bentuk tunai atau  manfaat  imaterial  lainnya.  Sayangnya  tidak  sedikit  koperasi  menyimpang  yangkemudian  laba  hanya  dinikmati  pengurus  atau  investor  belaka.  Hal  ini  yang  kemudian membuat citra koperasi di Indonesia lebih dikenali sebagai semata badan usaha daripada organisasi sosial-ekonomi masyarakat sipil.  

Unduh materi klik [di sini


Akan Kemana Public Service Comission Indonesia?

Dalam perkembangannya, beberapa pihak menilai bahwa KASN merupakan lembaga yang superbody dengan kewenangan yang berlebihan (Republika, 2011). Sebagian yang lain menilai bahwa peran KASN akan overlapping dengan lembaga-lembaga yang sudah ada seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan Komisi Ombudsman (Herman, 2007, Wibowo, 2011 dan Sutrisno, 2012). Silang sengketa inilah yang menyebabkan RUU ASN belum juga disahkan hingga akhir tahun 2012 yang lalu.

Unduh materi klik [di sini]




BEM Tidak Aspiratif: Sebuah Temuan dari Survai Lapangan

Sebanyak 60,9% responden mengatakan BEM tidak aspiratif. Artinya enam dari sepuluh mahasiswa menganggap demikian. Bagi BEM ini merupakan sesuatu yang ironis. Fakta ini mungkin sebelumnya tidak pernah terungkap/ diungkap. Memang sangat mengejutkan. Lebih mengejutkan lagi, bahwa pandangan seperti itu terjadi di empat fakultas. Jadi bukan kasuistik melainkan masalah umum dan bisa digeneralisasi. Pada sisi lain, BEM masih bisa berbangga diri, karena 65,5% publik menilai bahwa kinerja BEM cukup baik. Hanya saja pada hal lain, BEM dianggap elitis oleh mahasiswa. Meminjam bahasa seorang responden, BEM perlu down to earth. Pandangan semacam ini juga saya peroleh saat melakukan wawancara dengan beberapa informan.


Unduh materi klik [di sini]


    Blogger Comment
    Facebook Comment